Adhyaksanews. Jakarta — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) sebagai Aktivis Nasional berkomitmen mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Aksi Pergerakan KAMAKSI yang telah digelar beberapa kali ke gedung KPK dan Kejaksaan Agung mendapat dukungan dari Warga Melawi untuk terus menggelorakan semangat anti korupsi.
“Dukungan dari masyarakat Melawi semakin membakar semangat juang kami untuk terus bergerak menyoroti dugaan skandal mega korupsi Bupati Melawi.
Aksi lanjutan Aktivis KAMAKSI akan kami laksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025 di Istana Negara/Patung Kuda untuk meminta Presiden Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan agar Presiden segera memberi atensi dengan membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut tuntas dugaan skandal mega korupsi Bupati Melawi secara transparan kepada publik,” ujar Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski di Jakarta.
Iqbal Wasekjend DPP KAMAKSI menambahkan, dalam Aksi yang akan digelar Kamis 20 Februari 2025 KAMAKSI juga akan menyerahkan Surat Resmi kepada Presiden Prabowo berupa informasi dugaan korupsi Bupati Melawi berikut sejumlah data hasil investigasi KAMAKSI agar segera ditindak lanjuti. KAMAKSI berkomitmen mengawal Asta Cita menyongsong Indonesia Emas 2045 antara lain mewujudkan Good Governance jangan ada lagi Pejabat Daerah maupun Pejabat Publik yang melakukan Praktik Korupsi. Pasca 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran tingkat kepuasan publik sangat responsif atas program-program Pemerintah yang pro rakyat. Jangan kemudian program Pemerintah terciderai dengan adanya dugaan skandal mega korupsi khususnya di Kabupaten Melawi yang diduga melibatkan Bupati Melawi, imbuhnya.
Sejumlah dugaan skandal mega korupsi Bupati Melawi yang terus disorot KAMAKSI untuk segera di usut tuntas antara lain;
Lonjakan Drastis Kekayaan Dadi
Harta kekayaan Bupati Dadi diduga melonjak hingga Rp 100 miliar, tidak sebanding dengan PAD Melawi.
Dugaan praktik KKN dalam akumulasi kekayaan selama menjabat.
Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih
Hanya 10% proyek terealisasi dari total 11 desa, dengan dugaan kerugian negara Rp 25 miliar.
Kolusi dalam Pembebasan Pajak Perusahaan
Dugaan nihilnya pembayaran pajak oleh tujuh perusahaan, yang seharusnya menyumbang Rp 70 miliar ke kas daerah
Dugaan Penggelapan Anggaran Bibit Ternak
Dugaan pengadaan fiktif bibit ternak dengan anggaran Rp 25 miliar
Dugaan Korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Dugaan penyalahgunaan dana UPTD Puskesmas Ella Hilir pada tahun 2023.
Defisit APBD yang Janggal
Dugaan Penyimpangan APBD dan Indikasi defisit anggaran Rp 81 miliar pada 2022, mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah di Melawi yang tidak transparan
“Jabatan adalah amanah untuk kesejahteraan rakyat, bukan alat memperkaya diri sendiri. Jangan ada lagi pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kroni. Sesuai pidato Presiden Prabowo agar oknum pejabat berhenti melakukan korupsi, jangan lagi menyengsarakan rakyat. KAMAKSI akan terus bergerak membongkar dugaan skandal Mega Korupsi yang merugikan keuangan Negara,” pungkas Aktivis KAMAKSI.
Kini, publik menantikan atensi dari Presiden Prabowo dan langkah konkret dari KPK dan Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan skandal mega korupsi ini.
Akankah Bupati Melawi benar-benar diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban? Rakyat menanti keadilan!. (Red)
