Adhyaksanews, Manggar Belitung Timur, – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Timur, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H tegaskan pentingnya transparansi dan Kepastian hukum dalam tata kelola pertambangan Timah. Penegasan itu disampaikan pada saat Rapat Koordinasi berbagai pemangku kepentingan, Kamis (6/2) di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Rakor ini sebagai tindak lanjut Koordinasi Lintas Kementerian atau Lembaga mengenai tata kelola pertambangan timah propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya telah dilaksanakan 3 februari 2025 lalu.
“Kami mengharapkan PT Timah lebih transparan dalam menetapkan persyaratan kerja sama sehingga mekanisme kemitraan dengan masyarakat dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, diperlukan regulasi mengikat antara PT Timah dan koperasi guna memastikan pengelolaan pertambangan yang adil serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, ‘ tegas Dr. Rita.
Rakor ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting diantaranya PT Timah harus lebih transparan dalam menentukan lokasi tambang yang dikerjasamakan. Selain itu, masyarakat lokal diharapkan dapat lebih diberdayakan dalam sektor pertambangan dan sistem blok yang diterapkan harus menghindari praktik monopoli.
Selanjutnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan berkoordinasi memastikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan
Rekor yang diselenggarakan Kejari Beltim juga dihadiri Bupati Beltim, Burhanudin, Kapolres Beltim, AKBP Indra Feri Dalimunthe, SH, S.IK, M.H, Anggota DPRD Beltim, Tjong Jung, Pabung Kodim Belitung 0414, Mayor Czi, Ahmad Tabrani, dan perwakilan PT Timah
SMS/Tim
