Adhyaksanews, Jakarta — Gerakan anti korupsi kembali menggema! KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi) dan KORTAK (Koalisi Rakyat Tangkap Koruptor) bersama elemen pergerakan kembali menggelar Aksi Lanjutan Jilid III, untuk mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut tuntas dugaan *skandal mega korupsi*yang diduga melibatkan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa.
Aksi ini berlangsung di *Gedung Kejaksaan Agung RI.
Pada : Rabu, 12 Februari 2025,
mulai Pukul : 13.00 WIB hingga selesai.
Aksi Pergerakan KAMAKSI dan KORTAK akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti, hingga Aparat Penegak Hukum bertindak melakukan Audit Investigasi Menyeluruh dan Pemeriksaan secara transparan atas Dugaan Skandal Kasus Mega Korupsi Bupati Melawi. Korupsi adalah musuh bersama, dan gerakan ini adalah bukti nyata bahwa, rakyat tidak akan diam terhadap ketidakadilantegas R. Agung Gunawan Ketua Umum DPP APERMAS sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA ’98).
Dugaan Skandal Mega Korupsi yang Harus Diusut Tuntas
Dalam aksinya, KAMAKSI dan KORTAK menuntut:
— Audit investigasi menyeluruh*terhadap dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.
— Pemanggilan dan pemeriksaan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi.
— Transparansi dan keadilan dalam mengungkap kasus ini agar tidak ada pihak yang kebal hukum.
Rincian Dugaan Kasus Skandal Mega Korupsi Bupati Melawi
Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi fokus tuntutan KAMAKSI dan KORTAK :
— Korupsi Proyek Air Bersih, Dugaan realisasi hanya 10% dari total proyek di 11 desa, dengan kerugian negara mencapai Rp 25 miliar. — Pembebasan Pajak Perusahaan, Dugaan nihilnya pembayaran pajak oleh tujuh perusahaan yang seharusnya menyumbang Rp 70 miliar ke kas daerah.
— Penggelapan Anggaran Bibit Ternak Dugaan fiktif pada pengadaan bibit ternak senilai Rp 25 miliar.
Lonjakan Kekayaan Tidak Wajar Dugaan lonjakan kekayaan pribadi Bupati yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar, tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Melawi.
Gerakan ini didukung oleh lebih dari 20 organisasi dan akan terus bergerak secara bergelombang, termasuk elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.
Joko Priyoski Ketua Umum DPP KAMAKSI menegaskan, aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap korupsi yang selama ini berpotensi menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Kasus dugaan *skandal mega korupsi yang menyeret nama Bupati Melawi dinilai sebagai Pengkhianatan terhadap amanah rakyat Jika terbukti, tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Melawi.
Dengan semangat Berjuang Tanpa Batas, Kemenangan Tiada Akhir, massa aksi akan terus mengawal kasus ini hingga ada, di Tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum yaitu Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Bareskrim Mabes Polri, hingga dugaan kasus skandal mega korupsi Bupati Melawi di usut tuntas secara transparan dan terang benderang.
” Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat Suara Tuhan”
“Rakyat Bersatu Takkan Terkalahkan*
*Bersatu Bergerak Bersama Lawan Koruptor ” ( Tim )
