Adhyaksanews, Jakarta — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) terus berjuang mengawal Misi Asta Cita guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Senin,17/02/2025
Kali ini, sorotan tajam ke Bupati Melawi, Kalimantan Barat, dan minta Presiden Prabowo perintahkan Jaksa Agung usut dugaan mega korupsi ini.
Dugaan skandal mega korupsi Bupati Melawi yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dinilai (Kejagung) dinilai Aktivis lamban ditindaklanjuti.
KAMAKSI akan terus mendesak KPK agar bersikap proaktif dalam menangani laporan masyarakat, khususnya terkait dugaan korupsi tersebut.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa mereka siap menggelar aksi lanjutan guna mempertanyakan lambannya respon KPK.
“KAMAKSI mendesak KPK agar segera bertindak tegas dan menangani kasus ini secara pro justitia. Dugaan ini harus segera masuk tahap penyelidikan atau penyidikan. Kami akan terus mengawal hingga ada kejelasan dan transparansi dari KPK terkait laporan resmi ini,” ujar Aktivis yang kerap disapa Jojo dan juga Kornas KEA ’98 di Jakarta.
Dugaan Korupsi Bupati Melawi: Lonjakan Harta dan Proyek Bermasalah
Menurut investigasi KAMAKSI, Melawi diduga menjadi sarang praktik korupsi pejabat daerah.
Bupati Melawi, Dadi Sunarya, dicurigai melakukan penyimpangan anggaran APBD untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
“Kami menduga Bupati Dadi telah memperkaya diri sendiri dengan dana daerah. Jika hanya mengandalkan gaji sebagai bupati, mustahil ia bisa memiliki kekayaan sebesar itu,” kata Iqbal salah satu aktivis KAMAKSI.
Tim investigasi KAMAKSI mengungkapkan bahwa Bupati Dadi diduga memiliki aset mencurigakan, di antaranya :
Pabrik pengolahan kelapa sawit,
Rumah super mewah dan tanah di Pontianak senilai lebih dari Rp 7 miliar,
Beberapa unit mobil mewah, termasuk Land Cruiser senilai lebih dari Rp 3 miliar dan Jimny terbaru seharga Rp 500 juta.
“Tak hanya itu, rencana pembangunan gedung DPRD Melawi 2025 senilai Rp 30 miliar dari APBD juga menjadi perhatian.
Terlebih, Ketua DPRD Melawi adalah adik kandung Bupati, menimbulkan dugaan konflik kepentingan.
KAMAKSI dan KEA ‘98 Siap Kawal Kasus Hingga Tuntas,
Sekjen Kaukus Eksponen Aktivis ‘98 (KEA ‘98), R. Agung Gunawan, menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti hingga dugaan mega korupsi ini benar-benar diusut tuntas.
“Kami akan terus bergerak menyikapi kasus ini. Unjuk rasa akan terus kami lakukan sebagai bentuk perlawanan atas maraknya korupsi yang merugikan negara,” imbuh Agung Gunawan.
Atas dasar itu, KAMAKSI kembali turun ke jalan pada Senin, 17 Februari 2025, untuk mendesak KPK segera menyelidiki kasus ini.
Berikut dugaan skandal mega korupsi Bupati Melawi yang menjadi sorotan KAMAKSI:
Lonjakan Drastis
Harta kekayaan Bupati Dadi diduga melonjak hingga Rp 100 miliar, tidak sebanding dengan PAD Melawi.
Dugaan praktik KKN dalam akumulasi kekayaan selama menjabat.
— Korupsi Proyek Air Bersih
Hanya 10% proyek terealisasi dari total 11 desa, dengan dugaan kerugian negara Rp 25 miliar.
Kolusi dalam Pembebasan Pajak Perusahaan
— Dugaan nihilnya pembayaran pajak oleh tujuh perusahaan, yang seharusnya menyumbang Rp 70 miliar ke kas daerah.
— Dugaan Penggelapan Anggaran Bibit Ternak*
Dugaan pengadaan fiktif bibit ternak dengan anggaran Rp 25 miliar
— Dugaan Korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Dugaan penyalahgunaan dana UPTD Puskesmas Ella Hilir pada tahun 2023.
Defisit APBD yang Janggal
— Indikasi defisit anggaran Rp 81 miliar pada 2022, mengindikasikan pengelolaan yang tidak transparan.
— Seruan KAMAKSI kepada Presiden Prabowo
KAMAKSI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus pada dugaan kasus ini yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 200 miliar
Mereka juga meminta agar pelantikan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, pada 20 Februari 2025 di Istana Negara ditunda hingga kasus ini diusut secara transparan.
“Jabatan adalah amanah untuk kesejahteraan rakyat, bukan alat memperkaya diri sendiri. Jangan ada lagi pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kroni,” pungkas Aktivis KAMAKSI.
Kini, publik menantikan langkah konkret dari KPK dalam mengusut dugaan skandal mega korupsi ini.
Akankah Bupati Melawi benar-benar diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban? Rakyat menanti keadilan…???
(Red & Tim)
