Adhyaksanews. Jakarta — Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyoroti sejumlah persoalan di tubuh Pertamina yang saat ini menjadi keresahan masyarakat. Skandal Mega Korupsi 193,7 Miliar telah merugikan negara dan merampas hak-hak rakyat.
“Ditengah semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo tapi malah tercoreng oleh segelintir oknum petinggi di Pertamina dengan terjadinya praktik Mega Korupsi yang jumlahnya fantastis. KKMP menduga telah terjadi kebobrokan tata kelola dan lemahnya pengawasan di Pertamina hingga skandal mega Korupsi yang menyakiti perasaan rakyat terjadi. Sudah saatnya Presiden Prabowo memberikan atensi yang sangat khusus kepada Pertamina atas skandal Mega Korupsi tersebut. Bila perlu copot saja jajaran direksi dan komisaris Pertamina bila tidak selaras dengan semangat Presiden Prabowo dalam mengusung Asta Cita mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dari praktik korupsi,” tegas Joko Priyoski Presidium KKMP yang juga Ketua Umum DPP KAMAKSI.
“KKMP memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah mengungkap Skandal Mega Korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
KKMP mendorong Kejagung untuk membongkar dugaan kongkalikong tingkat dewa dan melakukan audit investigasi secara transparan jangan hanya berhenti kepada 9 tersangka tapi juga harus terkuak siapa saja oknum elite politik yang diduga terlibat dalam skandal korupsi tersebut,” ucap Ketua Umum DPP KAMAKSI yang kerap disapa Jojo.
Ramadhani Kornas POROS MUDA NU menambahkan, “penjelasan Pertamina terkait apa benar Ron 90 dioplos Ron 92 juga tidak menjawab substansi dari persoalan. Padahal, Kejagung telah mengungkap bahwa fakta hukum terjadi di 2018-2023 dengan kerugian negara di 2023 sekitar 193,7 Triliun. Apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina, faktanya sudah tepat untuk saat ini. Tapi pertanyaan publik kemudian dengan terjadinya Mega Korupsi tersebut, bagaimana dengan tahun 2018-2023 apakah sesuai spek? Artinya dalam kurun waktu tersebut Negara dan Rakyat dirugikan oleh para koruptor tersebut. Pertamina harusnya berani mengakui kesalahannya di periode itu dengan ganti rugi ke masyarakat yang selama ini menggunakan Pertamax atas kesadaran subsidi BBM harus tepat sasaran. Misalnya, turunkan harga BBM sebagai bentuk ganti rugi dan tanggung jawab moral Pertamina ke masyarakat. Penjelasan Pertamina hanya terkesan membela diri tapi tidak mencerminkan tanggung jawab kepada masyarakat atas skandal mega korupsi di Pertamina Patra Niaga,” ungkap Ramadhani salah satu Presidium KKMP.
Presidium Nasional KKMP mengatakan, ditambah lagi dengan kehebohan kebakaran yang terjadi di Kilang Pertamina Cilacap pada Kamis (27/2/2025). Publik kemudian mengaitkan kebakaran ini dengan issue dugaan pengoplosan BBM Pertalite ke Pertamax yang sebelumnya ramai diberitakan.
KKMP sangat prihatin dengan kebakaran yang terjadi di Kilang Pertamina Cilacap. Ini adalah salah satu kilang terbesar di Indonesia, sehingga insiden ini perlu ditangani dengan serius. KKMP juga meminta Aparat Penegak Hukum menginvestigasi TKP kilang cilacap, kilang yang terbakar kan ada residunya? Apakah residu Pertalite, Pertamax atau Oplosan? Pertanyaan publik ini harus segera dijawab untuk menetralisir keresahan masyarakat atas sejumlah persoalan di Pertamina. Bravo untuk Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri. Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Tanpa Tebang Pilih Sekalipun Langit Akan Runtuh, imbuh Presidium Nasional Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP).(Red)
