Adhyaksanews. Jakarta — Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyoroti lima Menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai beraport merah dan gagal dalam menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto.
“KKMP sebagai bagian Elemen Aktivis Pemuda Pendukung Asta Cita berkomitmen mengambil peran dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran yang bersifat kritikal kooperatif sekaligus menjadi mitra strategis Pemerintah dalam menjalankan program-program yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Sayangnya, ada lima Menteri didalam Kabinet Merah Putih yang dinilai KKMP berkinerja buruk paska 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran dan hanya akan menjadi beban Presiden Prabowo bila tidak segera dicopot dari Kabinet,” ungkap Joko Priyoski Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI) yang juga salah satu Presidium KKMP.
Ramadhani Isa Koordinator Nasional (Kornas) POROS MUDA NU menilai Lima Menteri yang dianggap KKMP gagal dalam mengemban tugasnya sebagai Pembantu Presiden dan tidak seirama dengan Presiden Prabowo sudah seharusnya didepak dari Kabinet Merah Putih. Menteri sebagai Pembantu Presiden seharusnya mampu mengakselerasi dengan baik keinginan Presiden Prabowo untuk menyejahterkan rakyat dan memajukan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045. Jangan malah sebaliknya, ada Menteri yang malah asyik bermanuver membuat kontroversi dan membuat rakyat susah,” tegas Ramadhani Presidium KKMP yang kerap dikenal vokal.
Lima Menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai KKMP gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembantu Presiden antara lain:
1. Yandri Susanto menteri yang dianggap sering menimbulkan kontroversi antara lain menggunakan kop Kementerian Desa untuk acara pribadi, cawe-cawe di Pilkada serang diduga untuk kepentingan politik istrinya di Pilkada Serang dan dalam pidato pidatonya yang sempat viral diduga memamerkan jabatannya sebagai Menteri yang dekat dengan beberapa Pejabat Tinggi Negara untuk kepentingan calon kepala daerah di Bengkulu yang diusung oleh PAN partainya bernaung. Yang terbaru, Yandri kembali memunculkan polemik dengan pernyataannya menyebut wartawan dan LSM sebagai “Bodrex” yang “mengganggu” kepala desa. Pernyataan yang tidak patut diucapkan oleh seorang Menteri, alih-alih menyoroti oknum, Yandri justru menciptakan musuh imajiner yang mengalihkan isu dari akar masalah. Karena sejatinya keberadaan LSM dan Wartawan adalah sebagai fungsi kontrol penyelenggara Pemerintah dari Tingkat Pusat hingga ke Pemerintah Daerah
2. Natalius Pigai dikritik karena dianggap tidak menunjukan kinerja yang konkret dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri HAM. Salah satu pernyataan yang ia banggakan selama 100 hari pertamanya adalah bahwa “belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat”, yang justru dianggap tidak merepresentasikan kinerja nyata di bidang HAM.
Pigai juga mendapat sorotan dari Komisi XIII DPR yang menilai Pigai tidak aktif dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk dugaan pelanggaran HAM dalam proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, serta kasus pagar laut di Tangerang, Banten
3. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)
Menteri Koperasi (Menkop), KKMP menilai Budi Arie tidak memahami tugas dan perannya sebagai Menteri Koperasi sehingga kurangnya terobosan baru dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, citranya semakin memburuk akibat kasus pencurian data dan dugaan kerja sama dengan operator judi online yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi), yang sebelumnya ia pimpin.
Kurangnya inovasi dan langkah konkret dalam menangani berbagai persoalan di sektor koperasi semakin memperkuat penilaian KKMP bahwa Budi Arie tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak layak menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih
4. Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menjadi sorotan KKMP dalam evaluasi kinerja paska 100 hari kabinet.
Salah satu kebijakan yang membuat Bahlil mendapat kritik tajam adalah penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi pemerintah lebih tepat sasaran, tetapi justru menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pedagang kecil yang kehilangan sumber penghasilan akibat kebijakan ini, sementara masyarakat harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi.
Akibat polemik ini, Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memerintahkan agar pengecer LPG 3 kg kembali diaktifkan. Kritikan juga muncul terkait minimnya sosialisasi kebijakan tersebut, yang dinilai menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat
5. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dinilai tidak produktif dalam menjalankan tugasnya malah sebaliknya membuat citra Kemendiktisaintek memburuk dengan adanya demo ASN di Kementerian nya beberapa waktu lalu.
Salah satu faktor yang menyebabkan citranya memburuk adalah aksi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya, yang menudingnya sebagai pemimpin yang arogan dan semena-mena dalam memecat bawahan.
Selain itu, para dosen berstatus ASN juga menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun, yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah
KKMP meminta Presiden Prabowo agar memperhatikan segala bentuk evaluasi dan catatan penting dari Elemen Civil Society terhadap para Menterinya di Kabinet yang dianggap gagal. Publik dan kalangan Aktivis menilai bahwa reshuffle kabinet bisa menjadi opsi utama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Presiden Prabowo adalah Presiden Pilihan Rakyat, sudah seharusnya para Menterinya meningkatkan kemampuan kinerjanya secara maksimal dan sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo. Bila masih ada Menteri yang sering menimbulkan kontroversi atau bermanuver lebih baik mundur saja dari Kabinet atau copot saja dari jabatan Menteri daripada menjadi beban bagi Presiden,”tutup Presidium Nasional Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP).
( Red )
