Adhyaksa News–Mantan Bupati dua periode James Sumendap SH. MH, sekaligus Caleg DPR RI PDI Perjuangan mengingatkan agar dibawah kepemimpinannya merupakan representasi PDI Perjuangan, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra, selalu jadi yang terdepan. Oleh karenanya, Ia mengkritisi kebijakan-kebijakan Pemkab Mitra diantaranya dana duka yang belum dibayar sepenuhnya oleh Pemkab tersebut. “Program ini sudah dijalankan selama 9 tahun. kalau Pj.Bupati ingin menghentikan itu, kami lebih dulu yang akan menurunkan beliau. Karena program ini adalah program Universal Coverage (UC) yang tidak melihat kemampuan masyarakat tapi disama-ratakan, seperti BPJS kesehatan yang masuk kategori UC. Semua dicover, begitu juga dana duka,” tegasnya.
Sebagai partai politik menurut James, adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, dan jajaran PDI Perjuangan Kabupaten Mitra sudah diperintahkan untuk mengawal program tersebut. “Saya sudah memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan untuk segera menindaklanjuti. Kita minta Penjabat bupati menyelesaikan itu. Minggu ini masih ada waktu membayar, semua hutang yang belum dibayar ketika tahun 2023 yang sudah ditetapkan di tahun 2024,” sebut Sumendap.
Ditambahkannya, bahwa pada tahun ini pernah ada kejadian duka, mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Januari 2024. “Itu wajib, dinas keuangan, saya minta jangan halang-halangi. Kalau ada persoalan hukum silahkan polisi dan jaksa masuk, tangkap orang-orang yang korupsi dana duka. Tapi dalam keyakinan saya itu tidak dikorupsi,” tukas Panglima Panji Yosua P/KB GMIM ini.
Ia berharap, anggaran dana duka tersebut tidak digeser dengan cara apapun. Terlepas dari itu, Ia pun menyampaikan terkait perhatian kepada masyarakat miskin. “Perhatikan rakyat miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Ini jadi harapan PDIP di HUT ke 51. Terima kasih,” tandasnya.
(RM–Adhyaksanews)