Adhyaksanews, Jakarta — Kondisi Kabupaten Melawi masih jauh dari perubahan signifikan sejak berotonom dari Kabupaten Sintang. Di tengah keprihatinan ini, dugaan skandal mega korupsi yang melibatkan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa menjadi sorotan tajam.
Koalisi Aktivis Kawal Asta Cita (KASTA) yang terdiri dari organisasi-organisasi aktivis nasional termasuk ,Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) dan Koalisi Rakyat Tangkap Koruptor (KORTAK), tengah menggalang kekuatan lebih besar untuk mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera *memeriksa dan menangkap Bupati Melawi.
> Kami mendesak APH untuk segera mengusut tuntas dugaan skandal mega korupsi yang terjadi di Melawi. Kasus ini telah menjadi perhatian serius bagi Presidium Aktivis Nasional,”* tegas
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski.
Daftar Dugaan Skandal Mega Korupsi di Melawi :
1. Korupsi Proyek Air Bersih
— Realisasi proyek hanya 10% dari total 11 desa*dengan kerugian negara mencapai Rp 25 miliar.
2. Pembebasan Pajak Perusahaan
— Dugaan nihilnya pembayaran pajak oleh tujuh perusahaan, yang seharusnya menyumbang Rp 70 miliar ke kas daerah.
3. Penggelapan Anggaran Bibit Ternak
— Dugaan *pengadaan fiktif bibit ternak dengan anggaran Rp 25 miliar.
4. Korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
— Dugaan penyalahgunaan dana BOK UPTD Puskesmas Ella Hilir pada tahun 2023.
5. Defisit APBD yang Janggal
— Indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran, terbukti dengan defisit APBD sebesar Rp 81 miliar pada 2022.
6. Lonjakan Kekayaan Tidak Wajar
— Dugaanlonjakan kekayaan pribadi Bupati Melawiyang melebihi Rp 100 miliar tidak sebanding denganPendapatan Asli Daerah (PAD).
Secara logika, gaji bupati tidak memungkinkan akumulasi kekayaan sebesar itu dalam waktu singkat,
Aktivis Desak KPK dan Kejagung Bertindak
Koalisi Kawal Asta Cita (KASTA) menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum termasuk kepala daerah.
> Kami akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan skandal ini. Temuan kami nantinya akan diserahkan kepada KPK RI dan Kejagung RI agar segera mengambil tindakan hukum,” tambah Joko Priyoski.
Tak hanya itu, KASTA juga berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran* guna mendesak penindakan tegas terhadap praktik korupsi di tanah air termasuk di level kepala daerah dan oknum ketua partai politik.
Pesan Keras Aktivis : “Pemimpin Harus Melayani, Bukan Merampas.
Iqbal, Presidium Nasional KASTA menegaskan bahwa rakyat akan terus mengawal Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan bersih tanpa korups.
> Kami akan meminta Presiden Prabowo Subianto Presiden RI yang kami cintai, agar menunda Pelantikan Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, sebelum dugaan skandal mega korupsi di Melawi segera di usut tuntas secara transparan sesuai harapan masyarakat. Jabatan adalah amanah untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kroni. Jangan ada lagi pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Vox Populi Vox Dei—Suara Rakyat adalah Suara Tuhan,” pungkasnya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari KPK dan Kejagung dalam mengusut tuntas dugaan skandal korupsi ini. Akankah Bupati Melawi benar-benar diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban ? Publik menanti keadilan..! (Red & Tim).