Adhyaksanews- Kejaksaan Tinggi Sumsel melaui Kejari Palembang melakukan OTT di Dinaskertrans Sumsel beberapa waktu yang lalu.
OTT tersebut berkaitan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam penerbitan surat perizinan keterangan layak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Dinaskertrans Sumsel.
“Kejati Sumsel memerintahkan OTT kepada para tersangka dikarenakan tindakan para tersangka sangat meresahkan para pengusaha / investor yang sedang membangun dan berinvestasi di Sumatera Selatan,” Ujar Kasi Penerangan Hukum, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., dalam siaran persnya.
Di dalam OTT tersebut, tim menemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp39.200.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) di bawah Meja Kerja Kepala Disnakertrans, Kemudian uang tunai Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) di dalam tas pribadi milik Kepala Disnakertrans di dalam ruang kerjanya.
Uang sejumlah Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), uang dolar singapura sebanyak 2 lembar pecahan 10 dolar dan 1 dolar Singapura. 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) dengan total Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), amplop sebanyak 117 buah yang dinomori masing – masing berisi Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
Kemudian Logam Mulia seberat 50 gram sebanyak 2 keping dan 25 gram sebanyak 1 keping, Surat Berharga 3 (tiga) BPKB kendaraan roda empat, 2 (dua) kendaraan roda dua), dan beberapa perhiasan berharga di dalam rumah Mewah Pribadi milik Kepala Disnakertrans.
“Sehingga total uang tunai yang ditemukan sebanyak Rp 285.600.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) beserta Logam Mulia dengan Total seberat 125 gram yang jika diuangkan lebih kurang Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah),” jelasnya.
Lantas, bagaimana jika publik membandingkan dengan Potensi uang rakyat raib di Dinas PUPR Kabupaten PALI?
Untuk diketahui, potensi kerugian negara di Dinas PUPR Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel bukan main WoW-nya.
Bayangkan, saja dalam satu tahun berjalan negara berpotensi rugi hingga mencapai Rp28 miliar lebih loh…!
Hal itu terjadi dalam tahun anggaran 2023 pada sejumlah giat proyek di Dinas PUPR Kabupaten PALI, Sumsel.
Dimana atas giat proyek fisik utamanya pekerjaan jalan beton dan aspal di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten PALI, auditor negara menemukan dugaan praktek kecurangan disengaja berupa pengurangan volume pekerjaan atas 64 paket pekerjaan.
Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan, analisis dokumen kontrak dan hasil uji kualitas atas 64 paket tersebut menunjukan, duit rakyat sebesar Rp28,9 Miliar lebih berpotensi raib lantaran kurang volume.
Seperti contohnya pada Peningkatan Jalan Lingkar KUA Menuju Simpang Empat Mare Kafe oleh CV PR berdasarkan kontrak 094/047/KPA.01/PPTK.02/PJL
KMSEMK/II/2023 dengan nilai kontrak 3.796.219.000.
Atas paket tersebut, ditemukan potensi kerugian negara sebesar 1.250.457.777,10 (1,2 miliar lebih) lantaran kekurangan pada perkerasan beton semen Rp1.181.412.621,37 (1,1 Miliar), lapis pondasi agregat B Rp44.006.453,67 dan lapis pondasi agregat tanpa penutup aspal
Rp25.038.702,06.
Ada juga Peningkatan Jalan Simpang Solar oleh PT PKS dengan kontrak 094/132/KPA.01/PJSS/III/2023 senilai Rp2.862.254.000. Dalam paket pekerjaan ini negara berpotensi merugi sebesar Rp1.035.859.824,95 (1,35 miliar) lantaran kekurangan pada lapis pondasi agregat A, AC-BC dan Lapis perekat aspal cair.
Kuat dugaan praktek tersebut disengaja oleh pihak rekenan serta dibiarkan begitu saja oleh pihak Dinas terkait alias terduga adanya praktek main mata. Pasalnya, hal tersebut setiap tahun selalu terjadi.
Seperti dipertegas oleh auditor negara yang mengungkap jika kepala dinas selaku Pengguna anggaran kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya.
KPA/PPK, PPTK dan pihak pengawas kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. (Deni).
