Adhyaksanews. Bangka Belitung — Beberapa persoalan teknis terkait prosedur dalam penyelenggaraan Pilgub Kepulauan Bangka Belitung menjadi pembahasan dalam persidangan kali ini, di antaranya mengenai: Verifikasi identitas pemilih dengan Surat C Pemberitahuan KWK, Daftar Pemilih Khusus (DPK), pembukaan kotak suara, dan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Di persidangan ini, beberapa saksi yang dihadirkan Pemohon dari berbagai kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan adanya kejadian tidak diverifikasinya identitas para pemilih di TPS. Dalam peristiwa tersebut, para pemilih hanya menggunakan Surat C Pemberitahuan KWK, tanpa dicocokkan identitasnya dengan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.
Persoalan pemilih pindahan masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) muncul di Kabupaten Bangka Barat. Saksi mandat dari Pemohon, Ujang Adhari menyampaikan adanya pemilih yang melakukan pencoblosan tanpa menggunakan surat pindah memilih. Klaimnya, terdapat lima TPS yang terbukti terdapat peristiwa tersebut.
Namun peristiwa itu tidak dicatat dalam form kejadian khusus di tingkat TPS. Keberatan baru dilayangkan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Sebabnya, pihak Pemohon mengaku terkendala untuk memperoleh Salinan C1.
Mengenai masalah prosedural dalam perkara ini, Pemohon juga mendalilkan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan petugas TPS saat proses pemungutan suara masih berlangsung. Pembukaan kotak suara itu terjadi di TPS di Kelurahan Kejaksaan, Pangkalpinang.
Saat itu, kotak suara dibuka lantaran adanya pemilih yang salah memasukkan surat suara, sehingga tertukar antara surat suara Pilgub dengan Pilwakot. Akan tetapi, pembukaan kotak suara dilakukan tanpa dihadiri saksi dari Pemohon karena terlambat hadir di TPS.
(ks, editor : redaksi)
Sumber: mkri.id & FB Erzaldi-Yuri Kemal
