Penulis : Muhamad Zen
Adhyaksanews, Pangkalpinang–Politik yang melampaui batas dapat Merusak fondasi demokrasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam menata kehidupan, ketiga aspek tersebut seharusnya diintegrasikan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Memang, dalam beberapa konteks, terkadang kepentingan politik bisa mengambil prioritas, tetapi harus diingat bahwa demokrasi yang bertumbuh dan pembangunan yang berkelanjutan juga merupakan hal yang penting untuk mencapai kemajuan jangka panjang.
Tentunya dalam beberapa situasi, perhatian yang terlalu besar pada kepentingan politik bisa menghambat pembangunan yang efektif. Dapat kita lihat dengan jelas jika keputusan pembangunan diambil semata-mata untuk keuntungan politik atau mengamankan posisi politik tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat atau dampak jangka panjangnya, hal itu bisa merugikan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin politik untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat dan membangun infrastruktur serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya untuk keuntungan politik sesaat.
Salah satu efek negatif dari menempatkan politik di atas pembangunan adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Ketika kepentingan politik lebih diprioritaskan, ada risiko bahwa proyek pembangunan atau alokasi sumber daya tidak akan didasarkan pada pertimbangan yang obyektif atau kebutuhan masyarakat, melainkan untuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaan politik. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, ketidakadilan dalam distribusi aset publik, dan pengabaian terhadap sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Akibatnya, pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna untuk masyarakat menjadi terhambat, juga demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan terhambat lajunya secara signifikan.
Dalam hal demokrasi jika kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat niscaya demokrasi dapat terkikis. Proses pembuatan keputusan yang seharusnya transparan dan partisipatif bisa terganggu dengan sendirinya, karena keputusan politik lebih didasarkan pada kepentingan partai atau elit politik dari pada kebutuhan rakyat. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan meningkatkan ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas demokrasi.
Lain halnya dengan indeks Pembangunan Manusia (IPM) perhatian yang terlalu besar pada politik tentunya dapat mengakibatkan berkurangnya alokasi sumber daya untuk pembangunan manusia. Sementara proyek infrastruktur mungkin mendapat prioritas untuk memenangkan dukungan politik, sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bisa terlupakan. Akibatnya, IPM suatu negara bisa terhambat karena kurangnya investasi dalam hal-hal seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan kesetaraan sosial.
Prioritas politik yang berlebihan juga dapat memperdalam kesenjangan sosial. Ketika keputusan pembangunan didasarkan pada pertimbangan politik semata, maka ada risiko bahwa kepentingan kelompok-kelompok tertentu, seperti golongan elit atau kelompok yang memiliki kekuatan politik, akan diprioritaskan sementara kebutuhan masyarakat yang rentan atau terpinggirkan diabaikan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam akses terhadap peluang, sumber daya, dan pelayanan publik, yang pada akhirnya merugikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Jika kepentingan politik terlalu didahulukan pasti mengakibatkan terjadinya kecenderungan di masyarakat akan lebih bergantung pada pemimpin politik secara individual daripada pada lembaga atau proses yang berkelanjutan. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan budaya politik yang otoriter atau ketergantungan yang berlebihan pada pemimpin karismatik, yang pada akhirnya dapat merusak demokrasi dan stabilitas politik jangka panjang.
Dengan demikian, terlalu memprioritaskan politik dari pada pembangunan dapat merugikan bagi pertumbuhan demokrasi, IPM, kesenjangan sosial, dan ketergantungan pada pemimpin politik, menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan.
Akhirnya dapat kita simpulkan secara keseluruhan dimana jika berlebihan atau terlalu menempatkan politik diatas pembangunan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya investasi dalam pembangunan manusia, peningkatan kesenjangan sosial, dan ketergantungan yang berlebihan pada pemimpin politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemimpin politik untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara kepentingan politik dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan menjunjung nilai-nilai demokrasi serta keadilan sosial.
*Jabatan Ganda dan Dampaknya*
Rangkap jabatan, atau seseorang yang menjabat lebih dari satu posisi secara bersamaan, hal ini dapat dampak negatif, antara lain:
*Konflik Kepentingan*
Seseorang yang menjabat lebih dari satu posisi dapat mengalami konflik kepentingan antara tugas dan tanggung jawab yang berbeda dari setiap posisi yang dipegangnya. Hal ini dapat mengganggu integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.
*Kurang fokus*
Memegang banyak jabatan dapat mengakibatkan kurangnya fokus dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Seseorang mungkin tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap setiap posisi yang dipegangnya, yang berpotensi mengurangi efektivitas kinerja.
*Sumber daya yang tidak efisien*
Rangkap jabatan dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, seperti waktu, energi, dan tenaga kerja, karena harus dibagi di antara berbagai tanggung jawab yang berbeda.
*Kurangnya Akuntabilitas*
Seseorang yang memiliki banyak jabatan mungkin sulit untuk dipantau dan diawasi secara efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini dapat mengurangi tingkat akuntabilitas terhadap kinerja dan keputusan yang diambil.
*Merugikan sistem meritokrasi*
Rangkap jabatan dapat menghambat proses promosi dan rotasi jabatan yang berdasarkan pada meritokrasi, dimana individu yang paling kompeten dan berkinerja baik seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menjabat posisi yang lebih tinggi.
Melihat dampak negatif dari rangkap jabatan tersebut yang dapat merugikan keuangan negara dari tidak efisiennya kinerja maka pada kesempatan pertama LSM Topan RI DPW Babel akan segera melaporkan rangkap jabatan yang akan diemban oleh M. Haris ke OJK pusat.
Oleh karena itu, penting untuk membatasi atau mengatur rangkap jabatan dengan cermat guna mengurangi potensi konflik kepentingan dan menjamin efektivitas serta akuntabilitas dalam pelayanan publik atau kegiatan organisasi.
