Terkait adanya pihak yang mempersoalkan permasalahan penyaluran solar subsidi nelayan di Belitung Timur (Beltim), salah satu pengurus SPBN di Beltim memberikan penjelasan agar nelayan memahami akan permasalah tersebut.

adhyaksanews.online, Beltim

Menurut informasi dari salah satu SPBN di Beltim, Herman ada beberapa hal yang menjadi kendala pihaknya memberikan BBM bersibsidi kepada nelayan di Beltim agar penyaluran solar subsidi tepat sasaran, diantaranya kelengkapan dokumen nelayan kadang kala membuat tertundanya penyaluran solar subsidi tersbut.

Ia mengatakan, terkait masalah lain yang perlu diketahui nelayan juga, misalnya kuota BBM solar subsidi ditempatnya dalam sehari sejumlah 1 atau 2 tangki. Sementara itu jumlah rekomendasi permintaan BBM bersubsidi nelayan sejumlah 350 bahkan lebih. Hal ini membuat kita benar-benar harus mampu membagi kuota solar subsidi untuk para nelayan, sehingga mereka bisa melaut.

“Kita juga akan memberikan bantuan kepada nelayan yang membutuhkan solar subsidi. Namun kita akan mengutamakan bagi nelayan yang sudah melengkapi dokumen untuk melaut. Tetapi kita juga akan bantu nelayan yang belum melengkapi dokumennya, nanti kita akan bantu sewajarnya, itu pun kita melihat sisa kutoa solar subsidi di SPBN kita. Kan kasihan nelayan kecil yang belum nelengkapi dokumen kapal tetapi mereka ingin melaut,” terang Herman kepada wartawan Sabtu (14/10).

Solar Subsidi untuk Nelayan

Dalam hal ini, pihaknya juga akan mengusahakan agar solar subsidi nelayan dapat tepat sasaran di wilayah itu.

“Kita sangat berharap solar subsidi ini untuk para nelayan yang membutuhkan, artinya solar subsidi tersebut bukan untuk disalahgunakan oleh pihak ke tiga,” harap salah satu pengurus SPBN di Beltim itu.

Pentingnya QR My Pertamina

Singgungnya, terkait keluhan masyatakat akan QR My Pertamina, bahwa di SPBN di tempatnya sudah menggunakan aplikasi pertamina tersebut.

“Kaitan QR My Pertamina, kalau tempat kita sudah ada. Hal ini tentu tujuannya untuk meminimalisir kesalahan dalam penyaluran minyak solar bersubsidi untuk nelayan pada khususnya. Kalau di SPBN tempat lainnya kita tidak komen kaitan masalah itu,” tambah Herman.

( Tim Adhyaksanews )

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *