ADHYAKSANEWS.COM,TANJUNGPANDAN, – Ramainya pemberitaan Media Online baru-baru ini terkait dugaan perkebunan Sawit dalam kawasan (HL) Hutan Lindung milik PT HBA. Wakil Ketua Persatuan Alumni (PA) Gerakkan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kabupaten Belitung M. Yusup (black) akhirnya angkat bicara.
Dirinya secara tegas meminta KPH Cabdin Belitung bisa lebih selektif dalam pemahaman UUCK Nomor11/2020, tegas dan jelas bahwa UUCK Nomor 11/2020 mengedepankan pengenaan sanksi administratif (Ultimum Remedium).
Wakil GMNI Kab .Belitung.
“Bahwa Pohon Sawit bukan tanaman hutan itu jelas di sebutkan dalam Permen LHK nomor 8 dan 9 tahun 2021. Kita hanya mengingatkan jangan sampai dugaan oknum perambah kawasan Hutan Lindung berlindung di balik UUCK nomor 11 tahun 2021, “ujarnya.
Kebijakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yaitu Permen LHK Nomor 8 dan 9 Tahun 2021 telah memuat regulasi terkait jangka benah yaitu kegiatan menanam tanaman pohon kehutanan di sela tanaman Kelapa Sawit.
Adapun jenis tanaman pokok kehutanan untuk Hutan Lindung dan Hutan Konservasi harus berupa pohon penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan dapat berupa pohon berkayu dan tidak boleh ditebang.
Dalam peraturan ini diberlakukan larangan menanam Sawit baru dan setelah selesai satu daur, maka lahan tersebut wajib kembali diserahkan kepada Negara.
Untuk Kebun Sawit yang berada dalam kawasan Hutan Produksi diatur diperbolehkan satu daur selama 25 tahun. Sedangkan yang berada di Hutan Lindung atau Hutan Konservasi hanya dibolehkan 1 daur selama 15 tahun sejak masa tanam dan akan dibongkar kemudian ditanami pohon setelah jangka benah berakhir.
Ia meminta agar di buka ke publik berapa luasan perkebunan Sawit dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Kabupaten Belitung.
“Semua data harus jelas sejak tahun berapa Sawit di tanam, dalam Permen LHK nomor 8 dan 9 disebutkan Tanaman Sawit dalam kawasan Hutan produksi 1 daur 25 tahun dan dalam kawasan Hutan Lindung 1 daur 15 tahun, “pungkasnya.(TIM)
